TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA , PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Nama : Rindy Agustin
Kelas : 1EB17
NPM : 25210987

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

1.     Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan:

1. pertumbuhan output

2. pertumbuhan output per pekerja dan,

3. pertumbuhan output perkapita.

Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.

Pertumbuhan kapital stok daerah didorong dengan adanya investasi baik dari daerah itu sendiri atau daerah lain. Pertumbuhan tenaga kerja juga didorong oleh adanya migrasi tenaga kerja dari daerah lain karena adanya perbedaan upah relatif terhadap daerah lain disamping akibat tumbuhnya angkatan kerja baru karena pertumbuhan populasi. Untuk pertumbuhan teknologi tentunyajuga dipengaruhi oleh masuknya sumberdaya dari daerah lain dan perkembangan pendidikan atau pengetahuan melalui R&D.

2.     Factor-faktor penyebab ketimpangan

Dalam struktur ekonomi yang sehat, beban inflasi hampir merata menimpa seluruh penduduk, meskipun secara teoritis penanggung terberat inflasi adalah mereka yang berpendapatan tetap dan kaum penganggur (yang tidak memiliki pendapatan).

Namun, akibat karakter inflasi di Indonesia seperti yang dideskripsikan di atas sangat mungkin inflasi sekaligus menjadi sumber penyebab ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Singkatnya, sumber penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas pangan dan bahan makanan, padahal, sekitar 70-80% pendapatan orang miskin digunakan untuk mengonsumsi pangan. Jadi, pendapatan mereka benar-benar tergerus oleh karakter inflasi yang tidak ramah ini.

Berikutnya, penikmat inflasi adalah kaum saudagar pangan (produsen kakap, distributor, importir, dan lain-lain) yang memetik laba dari kenaikan harga komoditas tersebut. Petani (gurem) tidak menerima keuntungan karena nasib mereka yang telah diatur oleh pelaku di hilir itu.

Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan saksama, inflasi kali ini juga akan memperburuk tingkat kemerataan pendapatan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang telah kian menganga.

Namun, yang mengherankan, dalam situasi seperti ini pemerintah (Departemen Pertanian) akan memilih kebijakan ekspor beras karena sekarang sedang panen raya (kelebihan produksi) dan insentif harga internasional yang sedang bagus (tinggi). Kebijakan ini, sekali lagi, sulit dinalar karena kelebihan produksi ini sifatnya hanya tentatif.

3.      Pembangunan Indonesia bagian timur

Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Aku lihat sih daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Aku sering main daerah dekat waduk/bendungan. Daerah yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau dengan adanya transportasi air.

Keuntungannya:

§  Proyek yang menarik dan mudah dijual karena akan mendapatkan hasil langsung berupa pohon/hasil hutan sepanjang yang akan dibuat jalan. Akan mendapatkan bahan galian yang bisa berupa bahan tambang yang bernilai tinggi (bisanya daerah tandus kaya akan bahan tambang bernilai tinggi dan batuan mulia/permata)dan atau bahan mineral.

§  Peluang bisnis transportasi manusia dan barang (kalau tidak salah transportasi via air termasuk transportasi yang paling murah untuk angkutan barang).

§  Bendungan bisa juga dibuat pembangkit listrik tenaga air.

§  Bisa menjadi Objek wisata

§  Di bendungan bisa dibuat budi daya ikan jaring terapung, sedangkan di jalan air bisa di buat budi daya ikan di keramba.

§  Untuk saluran irigasi.

§  Meningkatkan kesuburan tanah(biasanya daerah dekat aliran air, tanahnya menjadi lebih subur).

§  Bisa juga dirancang untuk mengatasi banjir.

§  Bisa juga dirancang untuk mengatasi kebakaran hutan (minimal melokalisasi kebakaran hutan yang terpotong jalan air).

§  Transportasi manusia dan barang lebih mudah, murah dan lancar otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah itu dan antar pulau.

§  Akan berkembang aktivitas-aktivitas ekonomi penunjang lainnya yang meningkatkan penghasilan dan menyerap lapangan pekerjaan.

§  Mempermudah aparat keamanan untuk menjaga daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat darat.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

§  Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas jalan air

§  Debit banjir bila air meluap

§  Pemeliharaan jalan air

§  Masalah keselamatan pengguna jalan air.

4.     Teori dan anlisis pembangunan ekonomi daerah

      Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah           dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk     suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk             menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan     ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 298).

Oleh karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan berjalan jika ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kuznets (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
      Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa pada suatu daerah terbagi kedalam wilayah – wilayah dan sub – sub wilayah, maka pertumbuhan daerah akan ditentukan oleh faktor – faktor utama yang antara lain :
a. Sumber daya alam yang tersedia
b. Tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam
c. Adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang, seperti transportasi,
    komunikasi dan lain – lain.
d. Tersedianya tekhnologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam.
e. Tersedianya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan tekhnologi.

Menurut Anwar (1996 : 17) teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
a. Inward – Looking Theories
    Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah  
    diakibatkan oleh factor – factor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.
b. Output Oriented Theories
     Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena  
     pertumbuhan daerah dari satu daerah kedaerah lainnya.

5.     Otonomi daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Setelah era reformasi bergulir pada 1998 dan disusul dengan Otonomi daerah 1999 untuk menggantikan desentralisasi, hampir semua geliat pembangunan di Indonesia kini beralih ke daerah. Pusat hanya mengarahkan dan fasilitator saja namun pelaksanaan kebijakan sejatinya bertumpu pada daerah. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilu kepala daerah, semua kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang ada di bebankan kepada otoritas daerah terutama untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah -PAD dan kemudian sebagian disetor ke Pemerintah Pusat.

Untuk memperoleh dan menggenjot PAD, akhirnya daerah membuat dan menerbitkan Undang Undang daerah atau peraturan daerah - Perda yang bertujuan untuk mengatur PAD dengan memberdayakan semua potensi yang ada.

Namun alih - alih menambah atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui PERDA berdasarkan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat melihat  yang terjadi adalah timbulnya masalah dari penerbitan PERDA itu sendiri. Karena penerbitannya tidak sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang disahkan oleh DPR.

Sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah bukan bersandarkan hanya pada  Otonomi  Daerah beserta PERDAnya   tapi dibutuhkan adalah kecerdikan, kreatifitas dan kecermatan dari Kepala daerah dan para pimpinan lainnya dalam menggali dan mengatur setiap potensi sosial ekonomi serta sumber daya yang ada dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah.

Memang efek yang terjadi dari otonomi daerah adalah jika suatu daerah tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi daerah tersebut akan lebih tertinggal dibanding bersumber daya alam yang melimpah.

Namun patut dicatat tanpa kecerdikan, kreatifitas dan kecermatan serta tanpa merujuk pada Konstitusi, sumber daya yang melimpah pun pastinya tidak akan dapat digali dengan maksimal . Sehingga yang terjadi adalah timbulnya Peraturan daerah - PERDA yang tumpang tindih dengan Undang Undang yang pastinya dari sisi kedudukan hukum lebih tinggi.

Melihat banyaknya PERDA yang  bermasalah tidak heran Pemerintah Pusat saat ini sedang mengevaluasi, mengkaji bahkan akan membatalkan banyak PERDA yang ada. Semua itu, bermuara dari adanya keluhan dari investor dalam dan luar negeri ketika akan berusaha serta menanamkan modalnya di daerah bahkan penduduk setempat.

Terkait dengan  rencana pembatalan PERDA  beberapa pengamat menyarankan pada pemerintah hendaknya birokrasi di Pusat diperbaiki dan dipermudah agar setiap usulan alokasi dana setiap daerah dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan  daerah pengusul serta alokasi yang tepat pada waktunya.

Kalau kita cermati kesalahan yang terjadi adalah bermuara dari Euphoria makna dari Kebebasan dalam bingkai Reformasi. Namun jika merujuk pada pembukaan Undang Undang  Dasar 45, Otonomi Daerah di Indonesia seharusnya dapat berjalan dengan baik.

Karena pastinya setiap daerah tidak lagi berlomba lomba menambah Pendapatan Asli Daerah melalui PERDA dengan melupakan dan mengabaikan  kesejahteraan keadilan  masyarakat yang kerap kali tidak sesuai dengan makna dan tujuan dari Preambule Konstitusi Bangsa dan Negara Indonesia serta UU.

Karena itu Jika semua pemangku kepentingan di negeri ini dalam mengambil keputusan  selalu merujuk pada hal tersebut. niscaya Indonesia akan sejahtera, makmur, adil dan mampu bertahan di setiap krisis.

Sumber :

http://id.shvoong.com/law-and-politics/political-philosophy/2062077-pengertian-otonomi-daerah/

http://www.scribd.com/doc/8524550/Ringkasan-Ekonomi-Regional

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9946&coid=2&caid=19&gid=2

http://www.forumbebas.com/thread-139249.html

http://blog.binadarma.ac.id/muhammadinah/?p=57

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http://id.voi.co.id/voi-dignitorial/6984-otonomi-daerah-dan-peraturan-daerah.html

           

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

  Nama : Rindy Agustin
Kelas : 1EB17
NPM: 25210987

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

1.      Arti Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun dengan sendirinya kebutuhan konsumsi bertambah juga setiap tahun, maka dituhkan penambahan pendapatan setiap tahu. Selain itu permintaan, penawaran dan pertumbuhan peduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan), sebab jika tidak bergitu maka pertumbuahn ekonomi akan menyababkan kemiskinan.Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja hanya dapat dicapai dengan peningkatan output barang dan jasa.

2.      Konsep Pendapat Nasional

Ada dua arti dari PN, arti sempit, PN adalah PN. Sedangkan arti luas PN dapat merujuk ke PDB atau ke PNB serta ke PNN (Produk Nasional Neto). Hubungan PDB dan PN sebagai berikut :

·         PNB   = PDB+F

·         PNN    = PNB-D

·         PN       = PNN-Ttl

Ket :     F = Pendapatan neto atas faktor luar negeri;

 D =Penyusutan;

Ttl=Pajak tak langsung neto.

 Jika persamaan tersebut digabungkan akan didapat persamaan sbb:

1.      PDB = PN+Ttl+D-F atau PN = PDB+F-D-Ttl

2.      PDB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan.:

a)      Pendekatan Penawaran dengan rumus PDB = ∑ NOi.
Ket : i = 1,2,3...9

b)      Pendekatan Pendapatan dengan rumus PDB = NTB1+NTB2+.......NTB9
Ket : NTB (Nilai Tambah Bruto)

c)      Pendapatan Pengeluaran dengan rumus PDB = C+I+G+X-M
Ket: Pengeruaran konsumsi rumah tangga (C), Pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I) ,Pengeluaran konsumsi pemerintah (G), Ekspor (X), Impor (M).

3.      Sumber-Sumber Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari pertumbuahan pada sisi permintaan agregat (AD) dan sisi penawaran agregat (AS).

a)      Sisi Permintaan Agregat

Dari sisi AD, pergeseran kurvanya ke kanan yang mencerminkan permintaan di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN, terdir dari permintaan masyarakat, perusahaan dan pemerintah, meningkat. Sisi AD di dalam suatu ekonomi digambarkan dalam model ekonomi makro sederhana sbb:
Y= C+I+G+X-M (2.8)
C= cY+Ca (2.9)
I= -ir+Ia (2.10)
G=Ga (2.11)
X= Xa (2.12)
M= mY+Ma (2.13)
Ket :
Persamaan (2.8) menggambarkan keseimbangan AS (total output/PDB) dan AD Persamaan (2.9) besarnya konsumsi rumah tangga yang ditentuakan oleh tingkat pendapatan. c = koefisien konsumsi dengan niali positif antara 0 dan 1 , artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran. Persamaan (2.10) nilai atau jumlah investasi sangat ditentukan oleh tingakat suku bunga (i) di dalam negeri, semakin mahal biaya investasi, semakin kecil jumlah infestasi. r = koefisien. Persamaan (2.11) pengeluaran pemerintah yang siffatnya otonom, besar kecilnya pengeluaran pemeritah ditentukan oleh faktor antara lain faktor politik di luar modal tersebut. Persamaan (2.12) pertumbuhan indonesia sangat ditentukan faktor-faktor eksternal, seperti permintaan di negara-negara ekspor. (2.13) impor ditentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri, semakin tinggi pendapatan maka semakin bear permintaan pasar dalam negeri terhadapt impor yang terdiari dari barang dan jasa.

b)      Sisi Penawaran Agregat

dari sisi AS, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan valume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti Tenaga kerja (L), modal (K) dan tanah (Tn) serta Energi (E). Juga dipengaruhi oleh peningkatanproduktifitas dari faktor-faktor tersebut. Dirumuskan sbb:
Q= f (X1, X2, X3,.......................Xn)
Dimana Q mewakili volume output dan X1, X2, X3,.......................Xn adalah valume dari aktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tanda positif jika jumlah X meningkat, maka output juga meningkat.

c)      Teori-Teori dan Model-Model Pertumbuhan:

-          Teori dan Model Pertumbuhan Neoklasik

Faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan outpur adalah jumlah L dan K; juga dapat pula keuangan atau mesin. Penambahan modal jumlah L dan K dengan asumsi produktifitas dari masing-masing faktor produksi tersebut (productivity pasial; PFP) atau produktifitas faktor total (TFP) tetap tidak berubah, menambah output yang dihsilkan. Persentase oautput bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dibandingkan persentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut.
Dalam model ini peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari L dan infut-infut produksi lainnya terhadap pertumbuhan output dianggap koefisien yang tetap tidak berubah.
Model neoklasik hanya melihat sumber pertumbuhannya saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor-faktor produksi. Rumus, yakni T di dalam fungsi produksi Cobb Douglas :
Yt = TtKα tLβt
Dimana Yt = tingkat produksi (output) padaperiode t; a dan b = masing-masing produktivitas dari L dan K. Nilai sisa ini dianggap sebagai efek dari pertumbuhan produktivitas dari K dan L secara total antara 10% hingga 50%.

-          Teori Modern dan Model Pertumbuhan Endogen

Dalam model ini, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya L dan K, tapi juga perubahan T (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), E, kewirausahan (Kw), bahan baku (BB) dan material (Mt). Selain itu juga yang berpengaruh lainnya adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional. Di model modern ini kualitas lebih di penting dari pada kuantitas.
Salah satu asumsi penting dari teori ini adalah keberadaan sifat T yang tidak lagi eksogen, tapi merupakan salah satu faktor produksi yang dinamis. Begitu juga faktor L yang besa berkembang mengikuti perkembangan T dan ilmu pengetahuan.

-           Pertumbuhan TFP

Pack dan Page (1994) menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama pertumbuhan, yakni pertumbuhna yang bersumber dari peningkatan I (invesment-driven growth) dan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produktivitas. Pertumbuhan tersebut terjadi akibat meningkatnya pemakiaan faktor produksi, khususnya K (penambahan mesin). Sedang sedang sumber kedua disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dari faktor produksi, yang mencerminkan antara lain progres T.
Rumus TFP (Total semua Input) : Ln Yt = Ln Tt +α Ln Kt + β Ln Lt .

B. PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA PERIODE ORDE BARU HINGGA SAAT INI

Melihat kondisi pertumbuhan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis ekonomi 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro. Pada tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar US$60 Laju pertumbuhan 7%-8% selama 1970-an dan turun ke 3%-4% pada taun 1980-an, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional menjelang pertengahan 1980-an dan resesi ekonomi dunia pada dekade yang sama. Sejak zaman Orde Baru Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, maka goncangan ekstrenal terasa dampaknya terhadap pertumbuhan Indonesia. Perekonomian nasional pada saat itu tergantung pada pamasukan dolar AS dari hasil ekspor komoditi primer yaitu minak dan pertanian.
Tahun 1968 PN Per Kapita US$56,7; 1973 US$126,3; 1978 US$260,3; 1983 US$494,0; 1988 US$467,5; 1993 US$833,1; 1997 US$1088,0; 1998 US$640,0 dan 1999 US$580,0.
Pada saat krisis ekonomi mencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastis hingga 13,1%. Namun pada tahun 1999 kembali positif, walaupun sangat kecil yaitu 0,8%, dan tahun 2000 naik hingga 5%. Yang disebabkan pada masa Gusdur, pemerintah, masyarakat, khusunya pelaku bisnis sempat optimis mengenai prospek pertumbuhan Indonesia. Akan tetapi tahun 2001 pertumbuhan ekonomi kembali merosot hingga 3,3% akbat gejolak politik yang semat memanas kembali, dan tahun 2002 pertumbuhan mengalami sedikit perbaikan menjadi 3,66%.

C. FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1)      Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut diantaranya, kondisi perbankan realisasi RAPBN 2003, terutama yang menyangkut beban pembayaran bunga utang pemerintah dan pengeluaran stimulus pasca tragedi Bali, hasil pertemuan CGI yang sempat ditunda akibat tragedi Bali, kebijakan ekonomi pemerintah terutama dalam bidang fiskal dan moneter, serta perkembangan ekspor nasional.
Kesiapan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi AFTA 2003 juga akan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional lewat pengaruhnya terhadap prospek perkembangan neraca perdagangan yang berarti saldo transaksi berjalan.

2)      Faktor-Faktor Eksternal

Faktornya diantaranya adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003, kondisi politik global, terutama efek-efek dari perang AS-Irak dan krisis senjata nuklir Korea Utara. Perang AS dan Irak akan berdampak pada efek haraga minyak dan penurunan ekspor serta penundaan pengiriman TKI ke wilayah Timur Tengah, sedang efek dari kore Utara, jika terjadi perang besar-besaran jelas akan mengganggu arus perdagangan dan investasi di Asia Tenggara dan Timur khusunya dan dunia pada umumnya.

D. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

1. Teori dan Bukti Empiris

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.
a. Teori Migrasi (Arthus Lewis),
bahwa wkonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.
Rumusnya :
LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)
LPS = Fs(wp) (2,26)
LPD = LPD = LP (2,27)
Persamaan (2,25), permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp) (Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0). Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan jumlah L tertentu.
b. Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)
Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :
PDB = NTBi + NTBp
Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah empat faktor berikut :
a. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.
b. Perluasan ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.
c. Substitusi imfor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
d. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.
Faktor-faktor internal yang membedalakn kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat adalah
a. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
b. Besarnya pasar dalam negeri
c. Pola distribusi pendapatan
d. Karakteristik dari industrialisasi
e. Keberadaan SDA
f. Kebijakan perdagangan luar negeri

2. Kasus Indonesia

Kalau dilihah dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%.

SUMBER :
- T. Tulus, Tambunan, 2003, “Perekonomian Indonesia-Beberapa Masalah Penting”, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tugas BAB 2 SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA

Nama : Rindy Agustin
Kelas : 1EB17
Npm : 25210987

SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA 

1.          PEMERINTAHAN ORDE LAMA

·         Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1.     Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2.     Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3.      Kas negara kosong.

4.      Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a)     Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b)    Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c)     Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d)    Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

·         Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a)     Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b)    Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional.

c)     Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

d)    Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. 

·         Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)     Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b)    Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c)     Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

d)    Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

2.          PEMERINTAHAN ORDE BARU

·         Orde Baru (Demokrasi Pancasila)
 

Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.

APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir.

Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang deficit ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang.

3.           PEMERINTAHAN TRANSISI

Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie.

4.          PEMERINTAHAN REFORMASI

Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a)     Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)     Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam

periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

5.          PEMERINTAHAN GOTONG ROYONG

Konsep asal gotong-royong pun secara konseptual dasarnya adalah juga  dipraktikkan di luar negeri, walaupun detil-detil yang memotivasi masyarakat untuk ikut serta bisa berbeda-beda. DI Indonesia kerekatan sosial adalah sumber kekuatan gotong-royong, maka bila kita rasakan bahwa tetangga dan masing-masing pekerja semakin mengarah ke masyarakat urban yang lebih individual, maka kekuatan gotong-royong menjadi semakin lemah dan tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi sumber peningkatan kesejahteraan umum. Tentang bagaimana perilaku sosial masyarakat bisa direkatkan kembali, tentu bukan bidang ilmu ekonomi tapi lebih merupakan bidang ilmu sosiologi.

6.          PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU

Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

REFERENSI :

1. http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/01/03/ArticleHtmls/03_01_2011_014_003.shtml?Mode=0
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu 
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Gotong_Royong
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281998-sekarang%29
5. http://ekonomikro.blogspot.com/2010/09/kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-lama.html 

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

www.studentsite.gunadarma.ac.id
www.gunadarma.ac.id

BAB 1
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Pengertian Sistem
Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut.
Secara toritis pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman atau, atauran atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengn usaha(bisnis), dengan pasar, transaksi jual- beli, dan pembayaran dengan uang. Pengertian ekonomi secara lembaga yaitu produk-produk hokum tertulis, seperti Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ARD/ART suatu organisasi dan lain-lain.

B.Sistem Ekonomi
Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat.
Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.Pada negara-negara yang berideologi politik leiberalisme dengan rezim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar.
Di negara-negara ini penyelenggara kenegaraannya cendrung bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis. Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :
• Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
• Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya .
• Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

C.Macam-Macam Sistem Ekonomi
1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapetalis :

Pemikiran-pemikiran liberalisme, rasionalisme, materialisme, dan humanisme menjadi dasar Sistem Ekonomi Kapitalis. Pemikiran liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peranan rasio (pikiran) lebih penting daripada perasaan.
Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yaitu diraba, didengar, dan dirasa. Sementara itu humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, hidup sesudahnya di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan.
Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis adalah adanya penjaminan atas hak milik perseorangan, mementingkan diri sendiri (self interest), pemberian kebebasan penuh, persaingan bebas (free competition), harga sebagai penentu (price system), dan peran negara minimal.
Tiga poin dasar ekonomi kapitalis neo-Liberal dalam multilateral adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standar dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya.
Poin-poin pokok neo-Liberal adalah meliputi aturan pasar. memotong pengeluaran publik dalam hal pelayanan sosial, deregulasi, privatisasi BUMN, dan menghapus konsep barang-barang publik (public goods) atau komunitas.Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:
1) Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen- komponen:
• Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas.
• Devaluasi.
• Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

2) Paket kebijakan deregulasi, yaitu:
• Intervensi pemerintah harus dihilangkan karena dianggap telah mendistorsi pasar.
• Privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai Negara.
• Iberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi.
• Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

2. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik:

a) Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis adalah:
• Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas).
• Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan (production for needs).
• Perencanaan ekonomi (economic planning).

b) Kelebihan dari sistem ekonomi sentralistik :
membuat perencanaan tertentu secara mudah. Negara atau pemerintah dapat menentukan arah perekonomiannya secara keseluruhan.

c) Kelemahan sistem ekonomi sentralistik terletak pada kecenderungan inefisiensi yang sangat besar atas pelaksanaan fungsi alokasi, terutama alokasi terhadap aneka barang atau produk konsumen dan alokasi permodalan.

3. Sistem Ekonomi Sosialis-Pasar :

Konsepsi teori ekonomi pasar sosial mengacu pada pemikiran liberal klasik dengan sedikit perubahan. Pemikiran ini dibangun sejak tahun 1940-an, terutama melalui aliran pemikiran kelompok Freiburg. Dua pemikir utama kelompok ini adalah Walter Eucken dan Andreas Muller-Armack, yang menamainya Ekonomi Pasar Sosial.

• Konsep ekonomi pasar liberal memiliki tiga elemen prinsip yang utama:
- Prinsip Individualitas: yang bertujuan pada ideal liberal bagi kebebasan individu.

- Prinsip Solidaritas: Mengacu pada ide setiap individu manusia terlekat dengan masyarakat yang saling tergantung sama lain dengan tujuan menghapus ketidakadilan.

- Prinsip Subsidiaritas: yang berarti sebuah tugas institusional yang bertujuan menajamkan hubungan antara individualitas dan solidaritas.



Tujuan lain yang ingin dicapai oleh ekonomi pasar sosial adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai ideologi sehingga berbagai kekuatan di dalam masyarakat dapat terfokus pada tugas bersama menjamin kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali perekonomian. Oleh karena lembaga tersebut diserahi tanggung jawab untuk menciptakan aplikasi yang efisien maka operasinya sukar dibatasi mengingat tanggung jawab seberat itu harus diimbang dengan wewenang yang sangat luas.
4. SISTEM EKONOMI CAMPURAN : Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Welfare State adalah suatu negara yang ingin menciptakan demokrasi seluas-luasnya seperti :
• kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan,
• penguasaan teknologi,
• pendidikan dan sebagainya.
Negara memiliki kewajiban menanggulangi penyebab kemiskinan struktural yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu masuk ke dalam pasar.
Tindakan yang dilakukan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga hal:
• Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk operasional negara. Dalam hal-hal tertentu, tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan. Penarikan pajak, biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula harta yang diberikan kepada negara.

• Pajak ini digunakan untuk melakukan tindakan yang ketiga. Subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi pendapatan dapat terjadi.

• Menurut Esping Andersen, yang studi-studinya menjadi acuan para sarjana dan pengambil kebijakan, negara kesejahteraan dibangun atas dasar nilai-nilai sosial, seperti:
1. kewarganegaraan sosial;
2. demokrasi penuh;
3. sistem hubungan industrial modern; serta
4. hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan massal yang modern

http://aniisniis.blogspot.com/2011/02/sistem-perekonomian-indonesia.html


NAMA : RINDY AGUSTIN
KELAS : 1EB17
NPM : 25210987

Tugas kelompok, "Proses Pembuatan Produk"

NAMA : RINDY AGUSTIN
KELAS : 1EB17
NPM : 25210987



PROSES PEMBUATAN SPREI DAN BED COVER
“MY MODE”


1. PENDAHULUAN

Sekitar tahun 1999, berdirilah sebuah perusahaan yang tidak terlalu besar yang bergerak di bidang industri, yaitu pembuatan sprei dan bed cover. Di awali dengan sebuah mesin jahit sederhana yang dipinjam dari seorang teman dengan membayar sewanya secara berangsur membuat Bapak Suwarso, pendiri perusahaan ini memulai usahanya. Ia tidak menyerah dalam mengembangkan perusahaannya, beliau tetap berusaha dan optimis untuk memajukan usahanya, dan akhirnya usaha Pak Suwarso mulai menampakkan hasil atas perusahaannya, sekarang beliau memakai sebanyak 20 mesin dengan 25 pekerja yang awalnya hanya satu buah mesin dengan 3 orang pekerja, dalam kegiatan produksinya. Pada awal-awal produksi, perusahaan ini hanya menerima 1000 meter kain untuk membuat sprei dan bed cover namun saat ini, orderannya dapat mencapai 20000 hingga 30000 meter kain. Lokasi kegiatan produksi sprei dan bed cover ini dilakukan di sebuah tempat kontrakan yang beralamat di Jl. Swadaya No.79 RT/RW 001/014 Bekasi 17412. Seperti yang disebutkan di awal, Pak Suwarso telah mempekerjakan sebanyak 25 pekerja saat ini. Ini berarti Pak Suwarso juga telah membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan mempekerjakan orang-orang yang ada disekitar lingkungan tempat dilaksankannya kegiatan produksi tersebut. Untuk bahan yang digunakan berasal langsung dari pabrik kain, dan jenis yang digunakan adalah dakron, nilon atau karet, tergantung pada order atau pesanan dari konsumen dan harganya pun relatif. Dan dalam hal kualitas, tiap-tiap bahan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dan dalam pengaturan desain dan bahan, itu tergantung dari keinginan atau permintaan si konsumen tersebut, dengan kata lain perusahaan memberikan kebebasan bagi konsumen dalam penentuan desainnya. Pendistribusian barangnya sudah memasuki pasar-pasar seperti Tanah Abang. Bapak Suwarso juga sudah mulai mendistribusikan seprai dan bed covernya ke seluruh Indonesia seperti Medan, Banjarmasin, dan Surabaya, bahkan sekarang-sekarang ini mulai menjajaki ke daerah Bali dan sekitarnya. Harga jual yang ditentukan oleh Bapak Warso adalah berkisar Rp80.000,00 – Rp150.000,00 untuk seprai dan Rp200.000,00 – Rp400.000,00 untuk bed covernya. Maka pemasukan atau keuntungan (laba) kotor yang diperoleh minimal sebesar Rp15.000.000,00 per bulan. Sedangkan besarnya pengeluaran untuk membayar gaji karyawan, itu tergantung dengan seberapa banyaknya karyawan tersebut dalam menghasilkan barang produksi, dimana semakin banyak ia menghasilkan barang produksi maka semakin banyak pula ia memproleh gaji. Kalau untuk biaya kontrakan yang dibayarkan tiap tahunnya, Bapak Warso harus membayar Rp7.000.000,00 per tahunnya.


2. PROSES PRODUKSI

Untuk membuat sprei dan bed cover, tentunya yang harus ada adalah bahan yang akan diolah untuk dibuat sprei maupun bed cover. Bahan Sprei yang langsung di datangkan dari pabrik kain dengan kualitas yang bagus dan motif-motif yang terbaru langsung diolah atau dibuat menjadi sprei dan bed cover dengan model, bentuk dan ukuran yang sesuai dengan pesanan atau permintaan konsumen. Langkah selanjutnya adalah bagian pemotongan, dengan menggunakan mesin potong sepanjang 7 meter, setelah tahap pemotongan lalu bahan tersebut memasuki proses penjahitan dan langkah teakhir adalah pengobrasan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian konveksi. Setelah proses tersebut dilewati, maka jadilah sprei dan bed cover sesuai dengan list order yang diterima.
Setelah bagian konveksi melaksanakan pekerjaannya, maka bagian pengecekan barang yang mulai bergerak, mereka bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengemasan sprei dan bed cover yang sudah jadi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya sprei dan bed cover hasil produksi yang ready stock dan siap dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan.

3. PENUTUP

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan tentang proses pembuatan sprei dan bed cover ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses produksi pembuatan sprei dan bed cover ini, melalui beberapa proses, diantaranya pemotongan, penjahitan, pengobrasan, lalu pengecekan, pengemasan, dan terakhir adalah pendistribusian ke pasar.
Proses pembuatan sprei dan bed cover pada perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik, namun perlu ditingkatkan dalam profesionalitas para pekerjanya agar semakin ahli, karena profesionalitas karyawan sangat mempengaruhi dalam perkembangan suatu usaha.
Dan bila dilihat dari peluang bisnis, usaha sprei dan bed cover ini bisa dikatakan cukup menjanjikan, karena menghasilkan keuntungan yang lumayan besar.


4. DAFTAR PUSTAKA

http://www.spreibedcover.com