GAMBARAN UMUM PROSES AUDIT

   - PROSES AUDIT

Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar, dalam senua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).Prosess diagonostik untuk membuat pertimbangan tentang akun yang mungkin mengandung salah saji yang material serta memperoleh bukti tentang penyajian yang wajar dalam laporan keuangan melibatkan sejumlah langkah.

Bab ini berfokus pada tujuh langkah pokok yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan:

1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri

2. Mengindefikasi asersi laporan keuangan yang relevan

3. Membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan

4. Membuat keputusan tentang komponen risiko audit

5. Memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif

6. Menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah

7. Mengkomunikasikan temuan-temuan.

Berikut ini adalah ikhtisar singkat bagaimana elemen-elemen ini dapat dipadukan bersama dalam pelaksanaan suatu audit. Seorang auditor harus mengembangkan pemahaman tentang bisnis dan industri agar dapat memahami substansi ekonomi suatu transaksi entitas dan bagaimana GAAP diterapkan dalam industri tersebut, serta untuk mengembangkan harapan tentang laporan entitas. Agar dapat mengelola audit tersebut dengan baik, maka auditor harus membagi audit menjadi audit-audit atas saldo akun pertama dan golongan transaksi, dan kemudian audit atas asersi laporan keuangan untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi.

- ASERSI MANAJEMEN

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalamj semua hal yang material, sesuai dengan GAAP.Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang lazim dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akunyang dilaporankan dalam laporan keuangan. Tujan yang spesifik ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari asersi manajemen yang eksplisit dan implisit. Asersi ini merupakan hal yang penting karena menjadi pedoman auditor dalam pengumpulan bukti. Sebagai contoh, perhatikan komponen neraca berikut ini:

Aktiva Lancar:

Piutang Usaha, bersih $40252900

Untuk melaporkan pos ini dalam neraca, manajemen membuat dua asersi eksplisit, yaitu (1) piutang usaha tersebut memang ada, dan (2) Jumlah piutang usaha yang benar setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih adalah $40252900. Manajemen juga membuat tiga asersi implisit sebagai berikut: (1) semua piutang usaha yang harus dilaporkan telah dilaporkan semuanya, (2) semua piutang usaha yang dilaporkantersebut adalah benar milik entitas, dan (3) semua pengungkapan yang sesuai berkaitan dengan piutang usaha telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila ada salah satu asersi tersebut yang salah saji, berarti laporan keuangan telah salah saji secara material.

Asersi serupa merndasari semua komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Sesuai dengan itu, Auditing Standard Board (ASB) dalam SAS 31, Evidential Matter (AU 326.03), telah mengakui lima kategori asersi laporan kuangan sebagai berikut:

1. Keberandaan atau keterjadian (existence or occurrence)

2. Kelengkapan (completeness)

3. Hak dan kewajiban (rights and obligations)

4. Penilaian dan alokasi (valuation or allocation)

5. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)

Lima kategori asersi ini merupakan hal yang penting karena dapat emmbantu auditor memahami jenis salah saji potensial yang dapat terjadi dalam laporan keuangan, dan dapat membantu auditor mengembangkan perencanaan audit untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan kewajaran penyajina laporan keunagan. Dalam bagian tersebut akan disajikan uraian setiap kategori asersi beserta contohnya.

- KEBERADAAN ATAU KETERJADIAN

Asersi tentang keberadaan atau kejadian (existence or occurrence) berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicapat benar-benar telah terjadi selama periode tersebut.

- KELENGKAPAN

Asersi mengenai kelengkapan (completeness) berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan.

- HAK DAN KEWAJIBAN

Asersi mengenai hak dan kewajiban (right and obligation) berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu.

- PENILAIAN ATAU ALOKASI

Asersi mengenai penilaian atau alokasi (valuation or allocation) berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan kuangan dengan jumlah yang semestinya.

- PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) berkaitandengan pakah komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapan sebagaimana mestinya.

- MATERIALITAS

Pernyataan konsep PASB no.2 mendefinisikan materialisasi (materiality) sebagai “besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentinganyang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut”.

Bagaiman konsep materilalitas ini dapat mempengaruhi proses audit? Pertama, auditor membuat pertimbangan awal mengenai materialitas sementara ia merencankan perikatan untuk membuat keputusan penting tintang lingkup audit. Kedua, konsep materialitas iniu juga menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan audit. Apabila digunakan teknik penarikan sampel, auditor harus memproyeksikan salah saji yang diketahui dalam sampel pada populasi secara keseluruhan. Keputusan materialitas ini merupakan elemen kunci bagi suatu audit, karena akan menjadi pedoman auditor pada berbagai keputusan berikutnya tentang apa yang penting tau tidak penting dalam pembentukan pendapat atas laporan keuangan.

- RISIKO AUDIT

Laporan audit standar menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai – bukan absolut – bahwa laporan keunagan telah bebas dari salah saji yang material. Karena audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. SAS 47 (AU 312.02, Audit Risk and materiality in Conducting the Audit (Risiko Audit dan materialitas dalam Pelaksanaan Audit), mendefinisikan risiko audit sebagai berikut:

Risiko audit (audit risk) adalah risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaiman mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

- KOMPONEN RISIKO AUDIT

Dalam praktik, seorang auditortidak hanya harus mempertimbangkan risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja , tetapi juga setiap asersi yang relevan dengan saldo akun dan golongan transaksi yang material.

- Risiko Bawaan

Risiko Bawaan adalah (inherent risk) adalah kerentalan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait.

- Risiko pengendalian

Risiko Pengendalian (control risk) adalah risiko terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersiyang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas.

- Risiko Deteksi

Risko deteksi (detection risk) adalah risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah sai material yang terdapat dalam satu asersi.

- BUKTI AUDIT

Bukti audit sangat mudah mempengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketigha pekerjaan lapangan dari standar auditing yang berlaku umum (GAAS). Standar ketiga pekerjaan laporan menyatakan bahwa:

Bahan bukti (evidential matter) kompeten yang mencukupi dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi, yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

- KECUKUPAN BUKTI AUDIT

Elemen dari standar ketiga pekerjaan lapangan ini berkaitan dengan kuantitas bahan bukti. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor atas kecukupan meliputi:

1. Materialitas dan risiko

Secara umum, untuk akun yang material pada laporan keuangan diperlukan bukti yang lebih banyak dibandingkan untuk akun yang tidak material. Dengan demikian, dalam mengaudit sebuah perusahaan manufaktur, maka sifat, dan luasnya bukti audit untuk medukung tujuan audit atas akun persediaan akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan bukti yang diperlukan untuk tujuan audit atas akun beban dibayar di muka.

2. Faktor-faktor ekonomi

Seorang auditor bekerja dalam batasan ekonomi yang menentukan bahwa kecukupan bukti harus diperoleh dalam batasan waktu dan biaya yang memadai. Dengan demikian, seorang auditor seringkali menghadapi keputusan apakah penambahan waktu dan biaya akan memberikan manfaat yang sepadan berupa perolehan bukti audit yang lebih meyakinkan.

3. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Ukuran populasi berkaitan dengan jumlah item yang terdapat dalam populasi tersebut, seperti jumlah transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Ukuran populasi akuntansi mendasari banyak item laporan keunagan yang digunakan dalam penarikan sampel yang diperlukan untuk pengumpulan bukti audit. Secara umum, semakin besar populasinya akan semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai guna menarik kesimpulan tentang hal itu.

- GAMBARAN UMUM PROSES AUDIT

Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar, dalam senua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).Prosess diagonostik untuk membuat pertimbangan tentang akun yang mungkin mengandung salah saji yang material serta memperoleh bukti tentang penyajian yang wajar dalam laporan keuangan melibatkan sejumlah langkah. Langkah-langkah ini dijelaskan dalam gambar 1.

Bab ini berfokus pada tujuh langkah pokok yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan:

1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri

2. Mengindefikasi asersi laporan keuangan yang relevan

3. Membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan

4. Membuat keputusan tentang komponen risiko audit

5. Memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif

6. Menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah

7. Mengkomunikasikan temuan-temuan.

Berikut ini adalah ikhtisar singkat bagaimana elemen-elemen ini dapat dipadukan bersama dalam pelaksanaan suatu audit. Seorang auditor harus mengembangkan pemahaman tentang bisnis dan industri agar dapat memahami substansi ekonomi suatu transaksi entitas dan bagaimana GAAP diterapkan dalam industri tersebut, serta untuk mengembangkan harapan tentang laporan entitas. Agar dapat mengelola audit tersebut dengan baik, maka auditor harus membagi audit menjadi audit-audit atas saldo akun pertama dan golongan transaksi, dan kemudian audit atas asersi laporan keuangan untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi.

- ASERSI MANAJEMEN

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalamj semua hal yang material, sesuai dengan GAAP.Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang lazim dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akunyang dilaporankan dalam laporan keuangan. Tujan yang spesifik ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari asersi manajemen yang eksplisit dan implisit. Asersi ini merupakan hal yang penting karena menjadi pedoman auditor dalam pengumpulan bukti. Sebagai contoh, perhatikan komponen neraca berikut ini:

Aktiva Lancar:

Piutang Usaha, bersih $40252900

Untuk melaporkan pos ini dalam neraca, manajemen membuat dua asersi eksplisit, yaitu (1) piutang usaha tersebut memang ada, dan (2) Jumlah piutang usaha yang benar setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih adalah $40252900. Manajemen juga membuat tiga asersi implisit sebagai berikut: (1) semua piutang usaha yang harus dilaporkan telah dilaporkan semuanya, (2) semua piutang usaha yang dilaporkantersebut adalah benar milik entitas, dan (3) semua pengungkapan yang sesuai berkaitan dengan piutang usaha telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila ada salah satu asersi tersebut yang salah saji, berarti laporan keuangan telah salah saji secara material.

Asersi serupa merndasari semua komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Sesuai dengan itu, Auditing Standard Board (ASB) dalam SAS 31, Evidential Matter (AU 326.03), telah mengakui lima kategori asersi laporan kuangan sebagai berikut:

1. Keberandaan atau keterjadian (existence or occurrence)

2. Kelengkapan (completeness)

3. Hak dan kewajiban (rights and obligations)

4. Penilaian dan alokasi (valuation or allocation)

5. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure)

Lima kategori asersi ini merupakan hal yang penting karena dapat emmbantu auditor memahami jenis salah saji potensial yang dapat terjadi dalam laporan keuangan, dan dapat membantu auditor mengembangkan perencanaan audit untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan kewajaran penyajina laporan keunagan. Dalam bagian tersebut akan disajikan uraian setiap kategori asersi beserta contohnya.

- KEBERADAAN ATAU KETERJADIAN

Asersi tentang keberadaan atau kejadian (existence or occurrence) berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicapat benar-benar telah terjadi selama periode tersebut.

- KELENGKAPAN

Asersi mengenai kelengkapan (completeness) berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan.

- HAK DAN KEWAJIBAN

Asersi mengenai hak dan kewajiban (right and obligation) berkaitan dengan apakah aktiva telah menjadi entitas dan hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu.

- PENILAIAN ATAU ALOKASI

Asersi mengenai penilaian atau alokasi (valuation or allocation) berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban telah dicantumkan dalam laporan kuangan dengan jumlah yang semestinya.

- PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) berkaitandengan pakah komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, diuraikan, dan diungkapan sebagaimana mestinya.

- MATERIALITAS

Pernyataan konsep PASB no.2 mendefinisikan materialisasi (materiality) sebagai “besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentinganyang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut”.

Bagaiman konsep materilalitas ini dapat mempengaruhi proses audit? Pertama, auditor membuat pertimbangan awal mengenai materialitas sementara ia merencankan perikatan untuk membuat keputusan penting tintang lingkup audit. Kedua, konsep materialitas iniu juga menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan audit. Apabila digunakan teknik penarikan sampel, auditor harus memproyeksikan salah saji yang diketahui dalam sampel pada populasi secara keseluruhan. Keputusan materialitas ini merupakan elemen kunci bagi suatu audit, karena akan menjadi pedoman auditor pada berbagai keputusan berikutnya tentang apa yang penting tau tidak penting dalam pembentukan pendapat atas laporan keuangan.

- RISIKO AUDIT

Laporan audit standar menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai – bukan absolut – bahwa laporan keunagan telah bebas dari salah saji yang material. Karena audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. SAS 47 (AU 312.02, Audit Risk and materiality in Conducting the Audit (Risiko Audit dan materialitas dalam Pelaksanaan Audit), mendefinisikan risiko audit sebagai berikut:

Risiko audit (audit risk) adalah risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaiman mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

- KOMPONEN RISIKO AUDIT

Dalam praktik, seorang auditortidak hanya harus mempertimbangkan risiko audit untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi saja , tetapi juga setiap asersi yang relevan dengan saldo akun dan golongan transaksi yang material.

- Risiko Bawaan

Risiko Bawaan adalah (inherent risk) adalah kerentalan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait.

- Risiko pengendalian

Risiko Pengendalian (control risk) adalah risiko terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersiyang tidak akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas.

- Risiko Deteksi

Risko deteksi (detection risk) adalah risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah sai material yang terdapat dalam satu asersi.

- BUKTI AUDIT

Bukti audit sangat mudah mempengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketigha pekerjaan lapangan dari standar auditing yang berlaku umum (GAAS). Standar ketiga pekerjaan laporan menyatakan bahwa:

Bahan bukti (evidential matter) kompeten yang mencukupi dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi, yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

- KECUKUPAN BUKTI AUDIT

Elemen dari standar ketiga pekerjaan lapangan ini berkaitan dengan kuantitas bahan bukti. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor atas kecukupan meliputi:

1. Materialitas dan risiko

Secara umum, untuk akun yang material pada laporan keuangan diperlukan bukti yang lebih banyak dibandingkan untuk akun yang tidak material. Dengan demikian, dalam mengaudit sebuah perusahaan manufaktur, maka sifat, dan luasnya bukti audit untuk medukung tujuan audit atas akun persediaan akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan bukti yang diperlukan untuk tujuan audit atas akun beban dibayar di muka.

2. Faktor-faktor ekonomi

Seorang auditor bekerja dalam batasan ekonomi yang menentukan bahwa kecukupan bukti harus diperoleh dalam batasan waktu dan biaya yang memadai. Dengan demikian, seorang auditor seringkali menghadapi keputusan apakah penambahan waktu dan biaya akan memberikan manfaat yang sepadan berupa perolehan bukti audit yang lebih meyakinkan.

3. Ukuran dan Karakteristik Populasi

Ukuran populasi berkaitan dengan jumlah item yang terdapat dalam populasi tersebut, seperti jumlah transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Ukuran populasi akuntansi mendasari banyak item laporan keunagan yang digunakan dalam penarikan sampel yang diperlukan untuk pengumpulan bukti audit. Secara umum, semakin besar populasinya akan semakin besar pula jumlah bukti yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai guna menarik kesimpulan tentang hal itu.

CARA MUDAH DAN CEPAT BIKIN LAPORAN KEUANGAN DENGAN EXCEL

Cara ini sangat mudah dan paling cepat kalau Anda ingin bikin laporan keuangan dengan Excel. Bagi yang sudah terbiasa dengan Excel tentu akan lebih mudah memahaminya, bagi yang belum terbiasa dengan Excel, juga tidak akan sulit memahaminya, ikuti aja apa yang diuraikan di sini.

Cara ini sebenarnya adalah jalan pintas bikin laporan keuangan dan memotong jalur dari prosedur sistem akuntansi. Kalau membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur sistem akuntansi tentu sangat panjang, sedangkan Anda ingin membutuhkan laporan keuangan yang cepat. Kalau dengan prosedur sistem akuntansi, kita harus melakukan proses Jurnal > Buku Besar > Neraca Lajur > Laporan Keuangan (Neraca & Laba Rugi). Nah, melalui Excel dengan singkat kita potong jalur menjadi Jurnal > Laporan Keuangan (Neraca & Laba Rugi). Namun, pada pokoknya kedua prosedur tersebut menghasilkan output Laporan Keuangan yang sama.

Nah kalau Anda ingin memperoleh hasil laporan keuangan yang lebih cepat gunakan prosedur ini melalui Excel. Hal ini bukan berarti membuat suatu teori baru, tapi hanya semata terkait dengan alat bantu yang dapat mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. Nah bagaimana caranya, berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan, cukup 3 (tiga) langkah :

Langkah 1 : MEMBUAT DAFTAR AKUN

Buatlah daftar akun terlebih dulu sebagai sumber data untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal yang akan kita lakukan nantinya pada sebuah form jurnal. Buatlah tabel DAFTAR AKUN pada sheet-1 dan isikan di dalamnya no akun, nama akun dan saldo awal akun (saldo laporan keuangan Neraca sebelumnya). Lengkapi pula kolom POS untuk tiap-tiap kelompok akun sebagai berikut :

- kelompok Aktiva : D (Debet)

- kelompok Hutang : K (Kredit)

- kelompok Ekuitas : K (Kredit)

- kelompok Harga Pokok : D (Debet)

- kelompok Pendapatan : K (Kredit)

- kelompok Biaya : D (Debet)

 Jumlahkan sisi Debet dan Kredit. Jumlah kedua sisi tersebut harus dalam keadaan seimbang (balance) sesuai dengan laporan keuangan (Neraca) sebelumnya.

Langkah 2 : MEMBUAT JURNAL

Buatlah tabel JURNAL UMUM pada sheet-2 sekaligus isikan transaksi di dalamnya seperti berikut. Jurnal yang kita gunakan adalah jurnal umum. Sebaiknya kelompokkan untuk tiap transaksi berdasarkan jenis transaksi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan memorial.

Langkah 3 : MEMBUAT LAPORAN

Buatlah tabel laporan NERACA dan LABA RUGI pada sheet-3, mirip seperti tabel Daftar Akun (lihat langkah 1) dan modifikasi bagian-bagiannya. Buatlah rumus pada kolom DEBET dan KREDIT sebagai berikut.

- Rumus-1 kolom DEBET sel D5 :

=IF(AND(C5=”D”,D$2=”DEBET”),SUMIF(Sheet1!A:A,A5,Sheet1!D:D) +SUMIF(Sheet2!C:C,A5,Sheet2!E:E)-SUMIF(Sheet2!D:D,A5,Sheet2!F:F),0)

- Rumus-2 kolom KREDIT sel E5 :

=IF(AND(C5=”K”,E$2=”KREDIT”),SUMIF(Sheet1!A:A,A5,Sheet1!E:E) +SUMIF(Sheet2!D:D,A5,Sheet2!F:F)-SUMIF(Sheet2!C:C,A5,Sheet2!E:E),0)

Kemudian copy rumus tersebut ke baris di bawahnya sejajar dengan baris akun (copy ke baris ber tanda kotak merah).

Kemudian jumlahkan kolom DEBET / KREDIT Neraca maupun Laba Rugi. Selisihkan antara Jumlah DEBET dan KREDIT Laba Rugi sebagai Laba Bersih, kemudian nilai Laba Bersih tersebut letakkan ke dalam Neraca sebagai Pos Laba Bersih.

Nah hasilnya secara sempurna seperti gambar berikut.

CATATAN :

• Penggunaan tanda pemisah dalam formula rumus fungsi Excel bisa koma ( , ) atau titik koma ( ; ) tergargantung setting komputer. Nah formula di atas menggunakan koma ( , ). Jika tanda pemisah koma ( , ) tidak jalan, maka ganti menjadi titik koma ( ; ).

• Lihat contoh file langsung yang disertakan bersama artikel ini.

• Prosedur yang lebih lengkap dengan tampilan fitur yang lebih manarik saya tulis dalam sebuah buku berjudul Membuat Aplikasi Akuntansi GENERAL LEDGER dengan EXCEL. Di situ akan diajarkan dari proses membuat sampai menggunakannya. Bagi yang tidak ingin pusing-pusing merancang aplikasi, sudah tersedia file aplikasi siap pakai. Sistem aplikasi ini cocok untuk perusahaan menengah ke bawah atau kecil.

 ^^Semoga Bermanfaat^^

 sumber:

https://docs.google.com/document/d/1ELSm5gu1wOREBEdC84m5sokTcC5GJGhiHzjFp42kfgQ/edit

 

Mengapa Konsultan Bisnis Pribadi itu penting ?

Alasan utama dari pertanyaan di atas adalah bahwa anda sebagai pemilik bisnis harus mampu menganalisa kemampuan bisnis anda dengan baik, tetapi anda tidak akan mungkin bisa fokus pada hal tesebut di karenakan dalam usaha itu, problem selalu muncul tiap saat dan harus anda pecahkan bersama team kerja anda.

Ketika anda dan tam kerja anda tidak mampu mengatasi maka kemana anda akan mencari solusinya, yah tentunya hanya pada konsultan bisnis.

Dengan adanya konsultan bisnis maka akan anda peroleh beberapa point penting sebagai berikut :

1. Mengetahui Perkembangan usaha anda lebih cepat dan pengembangan usaha kedepannya
Biasanya, seorang konsultan bisnis telah mampu memprediksi usaha anda nanti arahnya akan kemana. Memberikan sebuah laporan tentang apa yang bisa anda lakukan selanjutnya dalam mengembangkan sayap perusahaan anda untuk mendapatkan profit yang lebih besar

2. Informasi yang anda dapatkan adalah dari orang yang benar-benar mengerti seluk beluk dunia bisnis
Karena orang yang menjadi konsultan bisnis adalah orang orang yang memiliki kompetensi di bidang bisnis sehingga informasi tentang usaha anda menjadi sangat cermat dan mampu di percaya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya kata gagal, tetapi perbandinganya adalah sangat kecil.

3. Cepat mengetahui kemungkinan-kemungkinan besar yang buruk akan menimpa usaha anda
Berbeda dengan kita, yang mengetahui seluk beluk hanya seputar bisnis kita sendiri, tetapi seorang konsultan bisnis memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang berbagai dunia bisnis. Sehingga kemampuan mereka dalam memprediksi dan menganalisa serta saran masukan yang di berikan akan mampu membuat usaha anda benar-benar memperoleh informasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul. Hal itu membuat keuntungan bagi usaha anda yang mampu dengan cepat untuk mengatasi masalah lebih awal dan menutup kemungkinan buruk yang akan timbul.

4. Mampu memberikan solusi tercepat
Seorang konsultan bisnis bisa memberikan saran dan masukan yang cepat dengan pengetahuan mereka dan wawasan yang mereka miliki. Sebagai pertimbangan, informasi tersebut dapat di jadikan sebagai dasar bagi anda dalam membuat perencanaan pengembangan dan atau mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan menimpa usaha anda.

5. Laporan-laporan lebih akurat dan menutupi kebocoran
Setiap konsultan bisnis juga di lengkap[i kemampuan selain menganalisa juga membaca laporan keuangan. Ketika mereka di berikan kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan usaha anda maka mereka akan memberikan laporan lengkap tentang berbagai hal informasi seputar keuangan usaha anda termasuk kebocoran dalam usaha anda.

Kelima point tersebut adalah sebagian kecil keuntungan bagi anda da perusahaan anda jika memiliki seorang konsultan bisnis. Sehingga kekuatiran anda akan usaha anda sedikit banyak akan berkurang dengan adanya seorang konsultan bisnis dalam usaha anda.

http://financeukm.blogspot.com/2013/06/pentingnya-konsultan-bisnis-pribadi.html

Makalah Kasus Pelanggaran Profesi Akuntansi yang terjadi Belakangan ini.

KASUS BANK CENTURY

TUGAS ETIKA PROFESI AKUNTANSI

Makalah ini disusun oleh :

     Nama             : Rindy Agustin

Npm              : 25210987

                                                        Kelas             : 4EB21

                                                       Mata Kuliah    : Etika Profesi
                                                       Dosen            : Evan Indrajaya

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Bergulirnya kasus Bank Century berawal dari berhembusnya kabar dana suntikan Negara yang mencapai jumlah fantastis, yaitu 6,7 triliun rupiah. Kabar dana bail out Bank Century yang mencapai angka triliunan itu tentu membuat kuping rakyat memanas. Kasus Bank Century dimulai dengan jatuhnya bank ini akibat penyalahgunaan dana nasabah yang digerakkan oleh pemilik Bank Century beserta keluarganya. Mencuatnya kasus Bank Century menjadi sangat menarik ketika mengetahui kelanjutan jatuhnya bank ini. Tidak salah lagi, respons pemerintah begitu luar biasa hingga bersedia melakukan bail out melalui pengucuran dana triliunan rupiah.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan kala itu, bail out dana Century dilakukan guna menghindari jatuhnya dunia perbankan di Indonesia akibat hilangnya kepercayaan nasabah serta investor kepada beberapa bank di Indonesia. Yang membuat upaya bail out tersebut bermasalah tiada lain status Bank Century kala itu tidak memiliki likuiditas memadai. Kronologi Kasus Bank Century Seperti halnya kasus-kasus lain, penegak hukum Indonesia memang identik dengan langkah penyelesaian yang lamban. Tidak terkecuali, penanganan kasus Bank Century. Bahkan, hingga awal 2012, kasus Bank Century belum mampu diselesaikan. Hal itulah yang membuat kasus Bank Century selalu menjadi pembicaraan hangat dibeberapa media massa, media elektronik maupun media cetak. Bagaimanapun, kasus Bank Century lagi-lagi telah “berhasil” menjatuhkan citra beberapa lembaga hukum di Indonesia seperti KPK, POLRI, serta DPR. Dalam makalah ini penulis akan menjabarkan profil serta kronologi dari kasus Bank Century.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Profil Bank Century

Bank Century (sebelumnya dikenal dengan Bank CIC) didirikan pada Mei 1989. Pada 6 Desember 2004 Bank CIC International, Bank Pikko dan Bank Danpac menggabungkan diri ke Bank CIC. Pada 28 Desember 2004, Bank CIC berganti nama menjadi Bank Century. Sejak 21 November 2008 diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berubah nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk.

Pemilikan saham  :

·         Clearstream Banking S.A Luxembourg

·         First Gulf Asia Holdings Limited (Chinkara Capital Limited)

·         PT Century Mega Investindo

·         PT Antaboga Delta Securitas

·         PT Century Super Investindo

·         Lainnya (kurang dari 5%)

Hasil merger tiga bank yaitu Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC menjadi Bank Century yang sebelum merger ketiga bank tersebut didahului dengan adanya akuisisi Chinkara Capital Ltd yang berdomisili hukum di Kepulauan Bahama dengan pemegang saham mayoritas adalah Rafat Ali Rizvi.

2.2  Kronologi Kasus Bank Century

Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI, dan DPR.

Berikut ini adalah kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century hingga Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh Pemerintah:

1989

Robert Tantular mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Paket Oktober tahun 1988 yang memperbolehkan sebuah bank berdiri dengan modal awal Rp 10 miliar.

1990

Bank CIC mulai beroperasi sebagai Bank Umum.

1993

Bank CIC berubah menjadi Bank Devisa.

1997

Tanggal 25 Juni Bank CIC resmi melakukan Penawaran Umum (IPO) dan mengubah posisi menjadi bank publik. Saham Bank CIC diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

2003

Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidak beresan bank ini.

2004

Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk dijual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

2005

BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Bank Century sebesar US$ 210 juta.

2008

-    30 Oktober dan 3 November 2008

Sebanyak US$ 56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%.

-    13 November 2008

Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund).

-    17 November 2008

Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantular mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang dijual Bank Century sejak akhir 2007.

-    20 November 2008

BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.

-    21 November 2008

Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya dicekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghilang.

-    23 November 2008

LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

-    5 Desember 2008

LPS menyuntikkan dana Rp 2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.

-    9 Desember 2008

Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

-    31 Desember 2008

Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

2009

-    3 Februari 2009

LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

-    11 Mei 2009

Bank Century keluar dari pengawasan khusus Bank Indonesia.

-    3 Juli 2009

Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar. 21 Juli 2009 LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar untuk Bank Century.

-    18 Agustus 2009

Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

-    3 September 2009

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.

-    10 September 2009

Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar. Vonis yang diterima Robert Tantular ini terbilang lebih ringan dibanding tuntutan yang diajukan, yaitu 8 tahun hukuman penjara serta denda uang sebesar 50 miliar rupiah.

2.3  Fakta-fakta Dalam Kasus Bank Century

Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus Bank Century yang disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, pada hari Senin tanggal 23 November 2009 dijelaskan mengenai empat tahap pengucuran dana sebagai berikut:

·         Tahap Pertama

Dalam pengucuran dana tahap pertama mencapai jumlah Rp 2,776 triliun berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 18/DK/XI/2008 tanggal 23 November 2008, tentang penetapan biaya penanganan PT Bank Century Tbk dan penyetoran pendahuluan penyaluran modal sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Century sedangkan tujuan Penyertaan Modal Sementara (PMS) ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 10 persen.

1.      24 November 2008 sebesar Rp 1 triliun dibayar secara tunai

2.      25 November 2008 sebesar Rp 588,314 miliar dibayar secara tunai

3.      26 November 2008 sebesar Rp 475 miliar dibayar secara tunai

4.      27 November 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai

5.      28 November 2008 sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai

6.      1 Desember 2008 sebesar Rp 362,826 miliar dibayar secara tunai

·         Tahap Kedua

Dalam pengucuran dana tahap kedua sebesar Rp 2,201 triliun yang dicairkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP.021/DK/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Tambahan Biaya Penanganan PT Bank Century dengan tujuan penyaluran modal sementara (PMS) ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

1.     9 Desember 2008 sebesar Rp 250 miliar dibayar secara tunai

2.      10 Desember 2008 sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai

3.      11 Desember 2008 sebesar Rp 200 miliar dibayar secara tunai

4.      15 Desember 2008 sebesar Rp 175 miliar dibayar secara tunai

5.      16 Desember 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai

6.      17 Desember 2008 sebesar Rp 100 miliar dibayar secara tunai

7.      18 Desember 2008 sebesar Rp 75 miliar dibayar secara tunai

8.      19 Desember 2008 sebesar Rp 125 miliar dibayar secara tunai

9.      22 Desember 2008 sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai

10.  23 Desember 2008 sebesar Rp 30 miliar dibayar secara tunai

11.  23 Desember 2008 sebesar Rp 445 miliar dibayar secara tunai

12.  24 Desember 2008 sebesar Rp 80 miliar dibayar secara tunai

13.  30 Desember 2008 sebesar Rp 270,749 miliar dibayar secara tunai

·         Tahap Ketiga

Dalam pengucuran dana tahap ketiga sebesar Rp 1,155 triliun yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 001/DK/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Penetapan Tambahan Kedua Biaya Penanganan PT Bank Century.

1.      4 Februari 2009 sebesar Rp 820 miliar dibayar memakai Surat Utang Negara (SUN)

2.      24 Februari 2009 sebesar Rp 150 miliar dibayar secara tunai

3.      24 Februari 2009 sebesar Rp 185 miliar dibayar memakai Surat Utang Negara (SUN)

·         Tahap Keempat

Dalam pengucuran dana tahap keempat sebesar Rp 630,221 miliar yang dikucurkan dengan dasar penetapan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Lembaga Penjamin Simpanan Nomor KEP 019/DK/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan PT Bank Century Tbk agar CAR bank mencapai delapan persen yang dibayar secara tunai sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 24 Juli 2009.

Selain itu, BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima yaitu:

(1) Proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI

(2) Pemberian FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang)

(3) Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS

(4) Penggunaan dana FPJP dan PMS

(5) Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus 
          bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century
          yang merugikan Bank Century.

2.4 Analisa keputusan terhadap kasus bank century

Setelah kurang lebih empat bulan bekerja, pandangan akhir Pansus Bank Century dan menghasilkan opsi rekomendasi yang menyatakan kebijakan pemerintah melibatkan pejabat negara harus bertanggung jawab atas bailout Bank Century, dan opsi lain yang menyatakan kebijakan bailout Century sudah benar untuk mencegah dampak negatif dan sistemik dari skandal tersebut. Pembentukan Pansus Bank Century sebelumnya telah disetujui 9 fraksi di DPR, dan diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi yang bersifat terang benderang agar masyarakat, terutama para nasabah Bank Century merasa puas dan dananya dapat dikembalikan. dan opsi lain yang menyatakan kebijakan bailout Century sudah benar untuk mencegah dampak negatif dan sistemik dari skandal tersebut.

Dalam rapat paripurna DPRRI yang diwarnai kericuhan, mayoritas anggota yang hadir akhirnya memilih opsi C yang ditawarkan oleh Pansus dalam kesimpulan yang dibacakan dihadapan rapat paripurna.

Berikut ini adalah isi dari opsi C yang menjadi pilihan mayoritas anggota DPRRI :

1. Pengucuran dana Bank Century melalui FPJP oleh BI dan PMS oleh LPS adalah keuangan negara.
2. Patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.
3. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
4. Terkait dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, panitia angket mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura dalam pandangannya menyebutkan nama-nama, Fraksi PPP menyebutkan unit kerja dalam institusi, dan Fraksi Partai Gerindra menyebutkan pejabat yang bertanggung jawab. Nama-nama tersebut tercantum dalam matriks.
5. Kasus BC merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal, yang dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian FPJP dan PMS yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

2.5 Proses penyelesaian kasus century dari sisi yudikatif

 KPK merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam kemajuan ekonomi dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu peran KPK harus didukung penuh oleh pemerintah, parlemen, dan berbagai lembaga yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi harus terus menerus didukung dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Walaupun demikian dapat kita lihat bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sangatlah penting sekali. Polri telah menjadi suatu landasan yang vital dan kuat dalam membangun negara yang aman, makmur dan berdaulat. Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia juga adalah sebuah institusi negara yang jelas perannya sangat vital sekali dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Yang aman, tertib, adil dan sejahtera.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah baru dalam upaya penanganan kasus Bank Century. Dalam waktu dekat, KPK akan segera berkoordinasi dengan pihak Polri. Tim penyelidik KPK akan menggelar pertemuan dengan tim penyidik Polri.  Dalam waktu dekat penyelidik KPK akan mengundang penyidik Polri untuk membicarakan kemajuan proses penanganan kasus Century, rencana tersebut tercetus setelah dua pimpinan KPK, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar dan Mochammad Jasin menggelar pertemuan dengan petinggi Polri, terkait persoalan penarikan empat penyidik Polri. Upaya koordinasi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan KPK dengan petinggi Polri,

Dalam pertemuan tersebut, penyelidik KPK dan penyidik Polri akan saling bertukar data dan informasi, untuk melengkapi penanganan perkara masing-masing pihak. Di samping itu, KPK juga akan meminta gelar perkara penanganan kasus Bank Century yang sudah dilakukan pihak Polri. Ini masih dalam lingkup supervisi dan koordinasi KPK dengan penegak hukum lain. 

KPK dan Polri memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan. Untuk itu, lembaga antikorupsi itu menangani dugaan tindak pidana korupsi, sedangkan pihak Polri akan mengambil alih dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Selain upaya koordinasi dengan pihak Polri, KPK juga membahas pertemuan antara lembaga superbodi itu dengan Polri dan juga Kejaksaan. Tujuannya, mengkaji ulang kesepakatan antara tiga lembaga tersebut, terkait masalah penanganan kasus dan kebutuhan SDM di KPK. Karena itu, dalam waktu dekat KPK akan menandatangani naskah saling kesepahaman antara ketiga pihak tersebut. Segala sesuatu mengenai penegakan hukum kedepan menjadi poin-poin dalam MoU, MoU tersebeut dapat bermuara pada revisi kebutuhan SDM di KPK.

KPK akan serius dalam menangani kasus Bank Century.  Penanganan kasus ini masih dalam penyelidikan. Untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan KPK sangat hati-hati dan terikat dengan UU Tipikor yang mensyaratkan memiliki dua alat bukti. Sesuai UU Tipikor 30/2002 KPK harus memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk naik ke penyidikan. KPK pun tidak mau gegabah dan berusaha hati-hati dalam menangani kasus ini. Meski sudah berulang kali melangsungkan gelar perkara, KPK masih belum mampu menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasus menjadi penyidikan. Hingga saat ini, KPK masih mendalami sejumlah data dan informasi yang didapat terkait kasus Bank Century, termasuk data dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.

2.6 Penyelesaian kasus bank century dari sudut pandang penulis

Penyelesaian kasus bank century tidak semudah membalikan telapak tangan namun penaganannya harus sesuai dengan prosedur hokum yang berlaku, penyelesaian kasus bank century menurut penulis yaitu Kita jangan lupa, bahwa ada dua aspek persoalan terkait Bank Century.  Pertama, dugaan kejahatan perbankan (oleh pemilik lama Bank Century), dan itu sudah dan sedang ditangani, jadi jangan dipersoalkan lagi.  Kedua, ini sebenarnya yang jadi ramai, adanya dugaan aliran dana talangan (bail out) dari Bank Century ke parpol dan/atau orang parpol.  KPK harus mulai dari sini, yaitu melihat dan membuktikan bahwa memang ada yang tidak benar dalam aliran dana talangan Bank Century seperti yang dituduhkan dulu.  Kalau tidak ada, selesai, dalam arti hanya ada aspek kejahatan perbankan, dan itu bukan kewenangan KPK.  Kalau benar bahwa ada aliran dana yang tidak benar, baru KPK menyelidiki, apakah ada indikasi hal itu terjadi, artinya disengaja oleh para pengambil keputusan bail out Bank Century.  Kalau indikasi itu ada, seret para pengambil keputusan itu dan pihak terkait lainnya ke pengadilan tipikor.  Kalau tidak ada indikasi, maka hentikan proses hukumnya.

Isu seputar skandal Bank Century yang disinyalir bahwa penggelontoran dana trilunan rupiah dari pemerintah untuk menyelamatkan bank itu demi deposan besar. bahwa salah satu tindakan yang harus segera dilakukan pemerintah untuk tidak membiarkan oknum tertentu membawa lari uang nasabah bank kita ke luar negeri adalah dengan meninjau kembali rezim devisa bebas yang berlalku di negeri ini.dengan berlakunya rezim devisa bebas ini maka kecendrungan besar orang asing maupun orang Indonesia sendiri untuk melarikan uang-uang nasabah bank ke luar negeri. Jadi pemerintah harus segera mencabut rezim devisa bebas.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal, dan penanganannya dilakukan oleh LPS, maka kerugian itu harus ditutup melalui penyertaan modal sementara oleh LPS yang merupakan bagian dari keuangan negara. Permasalah-permasalahan yang timbul adalah permasalahan surat-surat berharga dan transaksi-transaksi pada Bank Century yang mengakibatkan kerugian Bank Century. Kemudian praktek-praktek perbankan yang tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus dan pihak terkait lainnya diduga melanggar pasal 8 ayat 1, pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 serta pasal 50 a UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya sebesar Rp 6,32 triliun yang pada akhirnya kerugian tersebut ditutup dengan dana PMS dari LPS.

Dalam penanganan Bank Century, LPS telah mengeluarkan biaya penanganan untuk penyertaan modal sementara sebesar Rp 6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian Bank Century. Dari jumlah tersebut sebesar RP 5,86 triliun merupakan kerugian Bank Century akibat adanya praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak terkait Bank Century.

Kasus Bank Century bukalah sekedar kasus perbankan ataupun pengingkaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi kasus ini telah memasuki ranah politik, dengan terbangunnya perdebatan antar elite politik mengenai layak tidaknya Bank tersebut mendapatkan bantuan. Persoalan ini juga kembali mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan kita beserta dengan para pelakunya.

Pembentukan Pansus Bank Century sebelumnya telah disetujui 9 fraksi di DPR, dan diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi yang bersifat terang benderang agar masyarakat, terutama para nasabah Bank Century merasa puas dan dananya dapat dikembalikan. dan opsi lain yang menyatakan kebijakan bailout Century sudah benar untuk mencegah dampak negatif dan sistemik dari skandal tersebut.

Dalam penanganan bank century penyelidik KPK dan penyidik Polri akan saling bertukar data dan informasi, untuk melengkapi penanganan perkara masing-masing pihak. Di samping itu, KPK juga akan meminta gelar perkara penanganan kasus Bank Century yang sudah dilakukan pihak Polri. Ini masih dalam lingkup supervisi dan koordinasi KPK dengan penegak hukum lain. 

Proses politik peristiwa Bank Century adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini ke depan dalam tatanan pemerintahan terutama dalam kaitan pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, kita dapat melihat sejauh mana pembatasan fungsi masing-masing dapat dimengerti dan dilaksanakan secara konsekuen.

3.2  Saran

• Bagi masyarakat

Agar bisa sama – sama mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang telah berjalan dan masyarakat dituntut kritis melihat fenomena yang terjadi dan harus mengambil sikap dan tindakan.

• Bagi pemerintah

Supaya lebih meningkatkan pengawasan sehingga tidak ada lagi kasus – kasus seperti bank century yang memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

• Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk Oleh BPK. (Ringkasan Eksekutif), www.antikorupsi.org.com
• http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/03/30/kasus-bank-century %E2%80%9Csebuah-moral-hazard%E2%80%9D-105979.html
• http://muntholiah.wordpress.com/2012/04/03/di-balik-collap-nya-bank-century-2/Kasus
• http://kazebay-uknow.blogspot.com/2012/09/fakta-dan-kronologis-kasus-century.html?m=1
• http://celotehhatidanpikiran.blogspot.com/2011/09/analisis-kasus-korupsi-dana-bank_25.html
• http://ayutyap.blogspot.com/2012/07/analisis-dan-dampak-dari-kasus-dana.html